PDM Kota Bekasi - Persyarikatan Muhammadiyah

BEKASI: “Kalau ada orang yang kasak kusuk untuk mendapatkan jabatan di Muhammadiyah, dan anda membiarkannya, maka tunggulah, Muhammadiyah akan dipimpin oleh serigala. Dan, jika ada orang yang diberi amanah, tapi lari dari tanggungjawab, maka tunggulah, Muhammadiyah akan dimpimpin orang gila” Pernyataan yang cukup keras itu diungkapkan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Drs. H. Goodwil Zubeir, pada pembukaan Musda ke 9 Muhammadiyah dan Aisiyah, Kabupaten Bekasi, Ahad 23 Rajab 1437 H/ 1 Mei 2016 di Auditorium Hotel @Hom Lt 3, Metland, Jl. H. Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan.

Orang ambisius untuk memimpin  Muhammadiyah, dengan menggunakan segala cara untuk mendapatkan jabatan, tak pantas untuk dipilih jadi pemimpin. Karena pada akhirnya akan merusak di Muhammadiyah.”Kalau anda menggunakan segala cara untuk mendapatan jabatan, lebih baik anda keluar dari Muhammadiyah” tegas Goodwil, mengingatkan para peserta Musda.

Boleh jadi Goodwil, menyampaikan pernyataan keras itu, karena sudah membaca ada gejala yang tak sehat dalam Musda Muhammadiyah yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Terutama pada soal pemilihan pimpinan daerah, seperti yang terjadi pada Musda Muhammadiyah dan Aisiyah ke 4, kota Bekasi, di hotel Santika, Harapan Indah, Medan satria, Kota Bekasi, 23-24 April lalu.

Musda Muhammadiyah dan Aisiyah di kota Bekasi, meski berjalan lancar, tapi justru menyimpan bara yang sewaktu-waktu dapat membara yang membakar. Seperti yang disampaikan Pimpinan Pusat Goodwil Zubeir, ambisi untuk mendapatkan jabatan di Muhammadiyah dengan menggunakan segala cara, akan mengabaikan etika, dan melabrak segala aturan.“Jika perlu keputusan Pimpinan Pusat-pun diabaikan demi mendapatkan jabatan”

Salah satu etika yang dilanggar oleh Panitia Pemilihan Musda di kota Bekasi, adalah mengabaikan surat Pimpinan Pusat No.78/1.0/B/2016, yang ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr.H.M. Muqoddas, SH, M.Hum, dan Sekjen Drs. H.Agung Danarto. Surat tersebut disampaikan ke PDM kota Bekasi, yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke kantor Jakarta, dan Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi 2015-2020.

Inti surat tersebut, menyebutkan bahwa demi kepentingan Persyarikatan dan kemaslahatan umat, maka dengan ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan: 1. Tidak memberikan izin untuk menjadi calon anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi periode 2015-2020, kepada nama-nama tersebut di bawah ini yang masih aktif sebagai pimpinan Partai Politik.

1. H. Zubaidi Asnan, S.Sos, M.Si, (Pengurus Partai Politik/PAN). 2. H. Abd. Muin Hafied, SE, M.Pd, (Pengurus Partai Politik/PAN).

2. Memberikan kesempatan kepada dua nama tersebut untuk menjadi anggota unsur pembantu pimpinan persyarikatan (Majelis/lembaga) dengan ketentuan tidak menjabat sebagai majelis/lembaga.

Surat PP tersebut tak ujug ujug keluar. Tapi surat PP itu keluar karena PDM berkirim surat kepada PP yang intinya permohonan izin kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk meloloskan H. Zubaidi Asnan, dan H. Abd. Muin Hafied, sebagai Balom pada Musda PDM kota Bekasi. Surat itu bernomor: 22/REK/III.O/D/2016, 22 Jumadil wal 1437 H/ 3 Maret 2016 M.

Karena jawaban tak sesuai dengan yang diinginan, surat PP tersebut sempat disebunyikan. Namun karena desak J. Pajitno sebagai anggota PDM, akhirnya surat tersebut diplenokan. Tak jelas apaka itu pleno PDM atau Pleno panitia pemilihan. Tapi pleno tersebut bukaannya membahas surat PP, tapi justru terkesan mengadili J. Prajitno yang menuntut penjelasan sikap PDM tentang surat tersebut. “Saya merasa dizalimin” kata J. Prajitno, kepada penulis.

Yang lebih menyesakkan J. Prajitno, surat PP itu diabaikan oleh Panlih. Dan tetap mencantumkan ke dua nama itu dalam daftar calon pimpinan. Dari hasil pemilihan ke dua nama itu masuk dalam 13 orang Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bekasi periode 2015-2020. Bahkan, mereka mendapat suara yang cukup signifikan.

Jika keputusa Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berani dilanggar. Apalagi keputusan yang hanya dibuat oleh pimpinan daerah. Itu sudah terbukti, bahawa paniti dengan begitu saja menghapus sidang-sidang pleno yang menjadi bagian inti dari Musda tersebut.

Kejanggalan dan keanehan lain pada Musda PDM di Kota Bekasi, meniadakan sidang komisi-komisi, yang akan membahasa Laporan pertanggungjawaban, Menyusun Program dan Rekomendasi. Meski rapat komisi itu sudah ditetapkan dalam Musyawarah Pimpinan (Muspim) PDM, namun hanya dengan alasan takut biaya hotel di ‘cas’ (ditambah), panitia penyelenggara dengan mudah  menghapus dank meniadakan sidang komisi, yang telah ditetapkan Muspim PDM. Itu mereka belum menjabat. "Apalagi sudah menjadi, saya tak tahu aturan apalagi yang akan dilanggar" keluh seorang peserta Musda.

Seperti terkesima, ketika Zubaidi Asnan meminta forum untuk meniadakan sidong komisi, peserta Musda malah menjawab setuju. Setelah diketok palu, barulah ada yang sadar kalau sidang-sidang komisi itu adalah salah satu ruh Musda. Tapi sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur, akhirnya panitia meniadakan, sidang-sidang komisi. “Itu sama saja memberika cek kosong kepada pimpinan daerah yang baru terpilih” kata salah seorang peserta.

Keanehan-keanehan itu tentu tak akan terjadi jika tak ada yang yang ambisius untuk mendapatkan jabatan di Muhammadiyah kota Bekasi. Itulah yang mungkin didengar oleh Ketua Pimpinan Pusat Goodwil Zubeir, apalagi yang tinggal di Kota Bekasi, sehingga ia membuat pernyataan yang begitu keras pada Musda Muhammadiyah dan Aisiyah di Kabupaten Bekasi. (Inas/Kota Bekasi)

Kategori:

• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013