Sejarah Berdirinya Muhammadiyah (Bagian Ketiga)

Senin, 09-02-2015
Dibaca: 1961

Oleh : Imran Nasution

Terbentuknya PDM melalui Musda

Periode H. Ahmad Luddin (1985-1990 dan 1990-1995)

Berdasarkan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, pasal 26 tentang Musyawarah Daerah, bahwa yang dimaaksud dengan Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan dalam daerah, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab pimpinan daerah. Pada ayat 3 pasal 26 disebutkan Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima (5) tahun.

Untuk memenuhi anggaran dasar Muhammadiyah pasal 26 ayat 3, maka pada tahun 1985 diadakanlah Musyawarah Muhammadiyah Daerah Bekaksi. Musywarah Daerah itu menghasilkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Bekasi dengan ketua Ahmad Ludin.

Penetapan Ahmad Ludin sebagai ketua PDM periode 1985-1990, diatur dalam Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah N0. A.2/SKD/337/8590, tentang Penetapan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten DT II Bekasi.

SK tersebut dikeluarkan 15 Jumadil Akhir 1407 H/ 14 Pebruari 1987, ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H.A.R. Fakhruddin, dan sekretaris Drs.H.A. Rosyad Sholeh.

Adapun 13 orang pimpinan daerah yaang terpilah pada Musda tersebut adalah: H. Ahmad Luddin (ketua), Drs. H. Moh. Shaleh , Sm.Hk, Abd. Rauf, HM, BA, Cecep Qadaruddin, SM.HK, Baharuddin Djamil, Drs. A. Muiz Aziz, Drs. Iskandar, Ma’ruf Edi S.Bc.HK, S. Syamsul Bahri, BA, Nanag Rahmatullah, Aminuddin Aziz, S.Pane, BA, Drs. A. Cholid Said, daan Ahmad Sofwan Arsyad.

Ketika berakhir masa jabatan H.Ahmad Luddin, pada periode 1995-1990, maka pada Musywarah Daerah Muhammadiyah berikutnya, pada Musdamirin ternyata masih mempercayakan H. Ahmad Ludin utuk periode 1991-1995.

Pada periode kedua ini, 13 Pimpinan Daerah Muhammdiyah adalah H. Ahmad Luddin, sebagai Ketua dan angota-anggota terdiri dari; Drs. Abd. Rauf, HM, Ma’ruf Edi S, Bc.Hk, Drs. S. Syamsul Bahri, Chotib Abbas, Drs. H.Moh.Shaleh,Sm.Hk, Nanang Rahmatullah, Edwar Lukman, Bsc, Hanafi M.Saud, Zaini Arafat, Abdul Fakih, RA.Suwardjo, dan Mustaqiem S, BA.

Pengesahan kepengurusan Ahmad Luddin untuk periode 1991-1995, dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: A-2/SKD/294/9195, tentang penetapan pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Bekasi.

SK tersebut dikeluarkan di Yogyakarta pada 29 Jumadilawwal 1412 H/5 Desember 1991, ditandatangani H.A.Azhar Basyir, MA sebagai Ketua dan DR. H.A. Watik Pratikya sebagai sekretaris, Pimpinan Pusat Muhammadiyah .

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan SK penetapan pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Bekasi setelah memperhatikan surat pimpinan daerah Muhammadiyah kabuoaten Bekasi, A.2/277/XI/1991 tanggal 4 November 1991 tentang permohonan pengesahan Pimpinan daerah dan penetapan Ketua.

Salah satu yang menjadi catatan sejarah Muhammadiyah kabuapten Bekasi, pada kepengrusan perode 1991-1995, adalah didaftarkannya secara resmi Persyarikatan Muhammadiyah di Pemerintahan kabupaten Bekasi melalui Kantor Sospol. Hal itu sesuai dengan surat pengantar Pimpinan daerah Muhammadiyah dengan nomor: I.A/1.f/50/1992, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi up Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Bekasi di Jl. Ahmad Yani No. 1 Bekasi. Surat itu dikeluarkan 26 Jumadil Akhir 1413 H/21 Desember 1992 M, ditandatangani Drs. S. Syamsul Bahri, sebagai sekretaris.

Dalam dokumen pendaftaran yang ditandatangi H. Ahmad Luddin sebagai ketua dan Drs. S. Syamsul Bahri, sebagai Sekretaris Pimpinan daerah Muhammadiyah, ditulis bahwa, Muhammadiyah terbentuk di di Bekasi pada tahun 1928, oleh Penghulu KH. Raden Sulaeman.

Dilampirkan dalam dokumen itu AD ART Muhammadiyah, contoh lambang (Logo) Muhammadiyah, bendera Muhammadiyah, contoh kop surat Muhammadiyah, serta contoh stempel Muhammadiyah.

Dalam dokumen itu tetulis juga jumlah majelis dalam persyarikatan Muhammadiyah kabuaten Bekasi. Saat itu tertuang 10 majelis. Ini menunjukkan bahwa pada saat ini sudah terlihat sejumlah kemajuan persyarikatakan Muhammadiyah Bekasi.

Sejak itu Persyarikatan Muhammadiyah resmi terdaftar sebagai organisasi kemasyarakat di kator Sospol Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Periode Drs. Nazar Mahmoed (1995-2000)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Bekasi, semakin menunjukkan kemampuannya untuk mengelola oganisasi persyarikatan Muhammadiyah. Hal itu terbukti berjalannya Musyawarah Daerah sekali dalam lima tahun. Tak semua oraganisasi kemasyarakatan di daerah yang mampu mengelola organisasi secara baik dan dapat melaksanakan musyawarah daerah sesuai amanat AD/ART. Tapi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bekasi sudah mampu melaksanakan Musda . Hal ini patut diapresiasi.

Musda pasca kepemimpinan H. Ahmad Luddin, terpilih 13 orang PDM untuk mengurus PDM periode 1995-2000. Ke 13 orang itu adalah; Drs. Nazar Mahmoed sebagai ketua dengan anggota, H. Ahmad Luddin, Drs. Karjaya, H.Ma’ruf Edi S, Bc.HK, H. Abdul Fakih, Drs. S. Syamsul Bahri, H. Mustaqim S, BA, Deddy S Wirakusumah, SH, H.Syafruddin Jaluma, Lc, Hasnul Kholid Pasaribu, Amd, Ir. Rosyid Hidayat, Nanang Rahmatullah dan Drs. Djunaidi Hasyim.

Pengesahan susunan pimpinan daerah Muhammadiayah Bekasi diisahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. A-2/SKD/ 348/9500 , tanggal 09 Rabi’ul Akhir 1417 H/24 Agustus 1996 M.

Pada perkembangan berikutnya, PDM Kabupaten Bekasi mengeluarkan SK Nomor: 002/SKD/I.A/1.a//1999, tanggal 25 Mei 1999, tentang: Penyempurnaan PDM Kabupaten Bekasi Periode 1999-2000 yaitu:

Penasehat :

Lili Hambali
H. MB Yusuf

Ketua : Drs. Nazar Mahmoed

Wakil Ketua I : H. Ma’ruf Edi Supriadi, Sm. Hk.

Wakil Ketua II : Drs. S.Syamsul bahri

Wakil Ketua III : Drs. H. A. Rauf HM

Sekretaris : Karjaya Gulam Ahmad , S.Pd.

Wakil Sekretaris : J. Prajitno

Bendahara : H. Cecep Kadarudin, Sm.Hk.

Wakil Bendahara : A. Sofwan Arsyad N.

Pada masa kepemimpin Drs. Nazar Mahmud, PDM sudah memiliki 8 majelis, dan 4 lembaga. Kedelapan majelis itu adalah:

Majelis tarjid dan pengembangan pemikiran Islam. Majelis ini diketuai oleh Drs. H. Fatihin Umar.
Majelis Tabligh diketaui Drs. H. Djunaidi Hasyim
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, ketunya Drs. H. Dardiri Dahlan
Ketua Majelis PKS dan Pengembangan Masyarakat, ketuanya M. Marsin, MS.AM. Pd.
Majelis Pembina Kesehatan Ketua Dr. H. Hasyim
Majelis Ekonomi ketua, H. Untung Sugito
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, ketua Darmin Efendi
Majelis Pustaka ketua, Deddy S.Wirakusumah, SH.