Sejarah Muhammadiyah Bekasi (Bagian kelima)
Dibaca: 1559
Oleh : Imran Nasutio
(Ketua MPI PDM Kota Bekasi)
Hubungan PDM Dengan Pemerintah.
Persyarikat Muhammadiyah Bekasi, adalah salah satu oranisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar di kantor Sospol pemerintah kabupaten Bekasi sejak 16 Desember 1992. Ini membuktikan bahwa hubungan antara persyarikat Muhammadiyah Bekasi dengan pemerintah berjalan dengan baik.
Hubungan baik itu terlihat jelas dengan kehadiran bupati maupun walaikota pada setiap kegiatan Muhammadiyah seperti pada peringatan Milad Muhammadiyah, Musda serta acara-acara yang digelar oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bekasi.
Bahkan Walikota Muhtar Mohamad, pernah menggalang pengumpulan dana untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Al Jihad. Meski dana yang terkumpul belum dapat menyelesaikan pembangunan Masjid tersebut. Tapi, paling tidak, terlihat sangat jelas betapa hubungan baik antara Muhammadiyah dengan pemerintah kota Bekasi saat itu berjalan sangat mesra.
Hubungan baik itu juga dilanjutkan oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Sejumlah bantuan diberikan, baik untuk pendidikan Muhammadiyah maupun untuk pembangunan kantor PDM kota Bekasi,yang dianggarkan dalam APBD.
Hubungan yang akrab itu terjalin tak hanya karena Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah daerah Bekasi, lewat pendidikan yang telah ikut berperanserta mencerdaskan masyarakat Bekasi, tapi juga karena hubungan baik itu berjalan berkat kader-kader Muhammadiyah yang menjadi anggota DPRD.
Kader-kader Muhammadiyah yang menjadi anggota DPRD pada periode 1999-2004, diantaranya, Hasnul Khold, Rustam Effendi, H Salim Musa, Syafrudin. Sedang pada periode 2004-2009, masuk Zubaidi Asnan, Safril, M.Afandi, Aji Ngumboro, Maskur Ahmad, Thamrin Usman. Periode 2009-2014, Abdul Muin Hafidz, Thamri Usman. Periode 2014-2019 Abdul Min Hafid, Syafril, Tharin Usman, dan M.Agus Laode. Peran mereka untuk membangun hubungan antara persyarikatan Muhammadiyah dengan pemerintah daerah cukup signifikan.
Peran Muhammadiyah Dibidang Sosial Kemasyarakatan.
Tak dapat dipungkiri, kader-kader persyarikatan tak hanya beramal shloleh sebagai anggota DPRD. Tapi juga sejumlah kader persyarakatan Muhammadiyah juga berhasil menempatkan sejumlah kadernya di MUI. Drs. Sukardar Gozali, yang menjadi sekretaris MUI periode 2010-2015, adalah kader Muhammadiyah yang menginfakan waktunya untuk MUI. Selain Sukandar Gozali, Drs. Djunaidi Hasyim masuk di MUI Kota Bekasi.
Drs. Abu Deedat, Hasnul Kholid, dan Sukandar Gozali, masuk menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Bekasi. Peran kader-kader Muhammadiyah di dua lembaga itu cukup signifikan.
Peran dan partisipasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, tak hanya mampu menempatkan keterwakilan kader-kader Muhammadiyah duduk di lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti MUI dan FKUB, tapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan penting seperti menghadiri pertemuan Ormas dan Lembaga Islam se kota Bekasi dalam rangka mencari solusi perselisihan dengan LDII (Islam Jemaah). Menempatkan utusan dalam MTQ ke 28 se Jawa Barat.
Yang Tak kalah pentingnya adalah peran dan partisipasi Muhammadiyah dalam mensosialisasikan SK dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri) nomor: 9 dan 8, tentang Kerukunan Umar Beragama, terutama pada pasal tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadah. Sebab persoalan kerukunan umat beragama ini penting karena Bekasi sebagai kota yang berpenduduk sangat heterogen, sering terjadi gesekan antar umat beragama terutama soal pendirian rumah ibadah.
Tentu masih banyak kegiatan yang dilakukan persyarikatan Muhammadiyah Bekasi, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan, yang tak mungkin dimuat dalam tulisan ini satu persatu. Tapi paling tidak peran yang telah diungkapkan tersebut adalah sebagai bukti betapa hubungan antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bekasi dengan pemerintah daerah serta dengan masyarakat, dari waktu ke waktu berjalan cukup baik dan harmonis.***(bersambung).
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
